PEKANBARU – Proses pemindahan warga dari kawasan Taman Nasional Tesso Nilo dipastikan akan jauh dari tindakan represif. Pemerintah Provinsi Riau menjamin seluruh tahapan penertiban kawasan konservasi tersebut mengutamakan pendekatan kemanusiaan dan kesejahteraan sosial masyarakat, Jumat (13/2/2026).
Dalam rencana kerja yang disusun bersama Tim Percepatan Pemulihan TNTN (TP2TNTN), pemerintah menetapkan syarat ketat sebelum warga benar-benar dipindahkan dari kebun sawit yang mereka serahkan. Kelengkapan infrastruktur dasar menjadi prioritas mutlak yang harus berdiri terlebih dahulu di kawasan relokasi.
Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur Riau, SF Hariyanto, menegaskan bahwa hak-hak sipil warga yang terdampak penertiban ini tidak akan terabaikan selama proses transisi berlangsung. Pemprov Riau bertanggung jawab penuh menyiapkan ekosistem permukiman yang layak huni.
“Tidak ada masyarakat yang ditinggalkan. Kita akan selesaikan dulu sarana dan prasarana nya, baik sekolah, tempat ibadah dan lainnya,” jelas SF Hariyanto.
Kebijakan ini dirancang agar kehidupan pendidikan anak-anak serta aktivitas sosial keagamaan warga bisa langsung berjalan normal di tempat baru.
“Kalau semua sudah selesai baru kita pindahkan masyarakatnya,” tambahnya. *
