DUMAI — Pengurus Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Kota Dumai diminta menjaga independensi dan bersikap netral dalam menghadapi proses pemilihan Ketua Umum KONI Kota Dumai periode mendatang.
Desakan tersebut disampaikan Bayu Agusra, mantan atlet sekaligus mantan pengurus cabang olahraga (Cabor) di Kota Dumai. Ia menilai netralitas KONI menjadi hal penting agar pelaksanaan Musyawarah Olahraga Kota (Musorkot) berjalan demokratis, transparan dan tidak menimbulkan persoalan di kemudian hari.
“Apapun alasannya, KONI harus netral. Meskipun Plt saat ini maju sebagai Ketua, prosesnya harus fair dan tidak memihak,” tegas Bayu kepada media, Kamis (20/8/2026).
Desak Data 52 Cabor Dibuka Sebelum Musorkot
Selain meminta netralitas, Bayu juga mendesak KONI Dumai segera membuka seluruh data terkait 52 Cabor yang menjadi bagian dari proses Musorkot.
Menurutnya, data mengenai kepengurusan Cabor, legalitas, jumlah atlet, serta hak suara seharusnya diketahui seluruh kandidat dan pihak yang berkepentingan jauh sebelum Musorkot digelar.
“Sebaiknya KONI membuka semua data kepada publik dan para kandidat. Jangan dibuka saat Musorkot. Kalau baru dibuka saat Musorkot, itu sama saja bohong. Karena terkesan semuanya sudah diset satu arah,” ujarnya.
Desakan serupa sebelumnya juga disampaikan Riski Kurniawan, mantan Wakil Ketua KONI Dumai, yang meminta data 52 Cabor dibuka secara transparan kepada publik dan para kandidat Ketua Umum KONI Dumai.
Bayu mengatakan keterbukaan tersebut penting untuk mencegah munculnya persoalan terkait keabsahan mandat, kepengurusan Cabor maupun hak suara menjelang Musorkot.
“Kita tidak mau kejadian beberapa tahun lalu berulang, ketika saat Musorkot muncul mandat atau SK Ketua baru untuk Cabor tertentu. Hal seperti itu jangan sampai terjadi lagi karena bisa mencederai demokrasi olahraga,” katanya.
Menurut Bayu, seluruh Cabor harus diberikan kesempatan yang sama untuk mengetahui posisi dan status organisasinya sebelum proses pemilihan berlangsung.
“Keterbukaan data Cabor, jumlah atlet dan hak suara sejak awal merupakan kunci agar proses pemilihan benar-benar demokratis dan tidak transaksional,” tegasnya.
Soroti Pembentukan TPP
Bayu juga menyoroti keberadaan Tim Penjaringan dan Penyaringan (TPP) yang saat ini menjalankan tahapan menuju Musorkot.
Ia mengingatkan agar pembentukan maupun pelaksanaan tugas TPP benar-benar mengacu pada AD/ART KONI yang berlaku, khususnya AD/ART terbaru yang menjadi dasar pelaksanaan Musorkot.
“Kalau pembentukan TPP menyalahi AD/ART, maka prosesnya bisa dipersoalkan secara hukum organisasi dan berpotensi menjadi cacat prosedur. Dampaknya bukan hanya kepada TPP, tetapi juga dapat menjadi beban bagi Ketua Umum yang nantinya terpilih,” ujarnya.
Karena itu, Bayu menyarankan agar tahapan Musorkot ditinjau kembali sejak awal apabila memang ditemukan adanya ketidaksesuaian dengan AD/ART terbaru.
“Sebaiknya kalau memang ada tahapan yang tidak sesuai, dimulai dari awal berdasarkan AD/ART terbaru, yaitu AD/ART 2026. Jangan memaksakan proses yang sejak awal berpotensi dipersoalkan,” katanya.
Ia juga mempertanyakan kapan pemilihan atau pembentukan TPP perlu dilakukan ulang apabila TPP yang ada saat ini dinilai tidak memenuhi prinsip independensi dan netralitas.
“Kalau TPP sekarang dinilai tidak netral dan dalam pelaksanaannya acap kali mengangkangi aturan, tentu harus ada evaluasi. Jangan sampai proses penjaringan dan penyaringan justru menjadi sumber persoalan baru,” lanjut Bayu.
KONI Jangan Jadi Alat Kepentingan Kelompok
Bayu menegaskan bahwa KONI merupakan rumah besar bagi seluruh Cabor sehingga organisasi tersebut harus mampu berdiri di atas semua kepentingan.
“KONI itu rumah besar semua Cabor. Jangan sampai menjadi alat kepentingan satu kelompok. Buka data sekarang, bukan nanti saat Musorkot. Dengan begitu seluruh kandidat dan Cabor bisa mempersiapkan diri secara sehat dan fair,” pungkasnya.
Ia berharap seluruh tahapan menuju Musorkot dapat dilaksanakan secara terbuka, berdasarkan aturan organisasi dan memberikan ruang yang sama kepada seluruh kandidat.
Hingga berita ini diturunkan, pihak KONI Kota Dumai belum memberikan tanggapan terkait desakan netralitas, keterbukaan data 52 Cabor maupun evaluasi terhadap TPP tersebut.(Red)
