DUMAI — Unggahan status WhatsApp yang menyebut Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, sebagai “presiden terbodoh saat ini” menuai kecaman dari seluruh pengurus Pimpinan Anak Cabang (PAC) Partai Gerindra Kota Dumai, Jumat (16/10/2026).
Unggahan yang dikaitkan dengan seorang pria berinisial VS tersebut mendapat tanggapan dari sejumlah kader Gerindra. Mereka menilai pernyataan itu tidak pantas dan seharusnya kritik terhadap kepala negara disampaikan dengan mengedepankan etika serta argumentasi yang jelas.
Ketua PAC Partai Gerindra Kecamatan Sungai Sembilan, Masyuradi, menyayangkan pernyataan tersebut. Ia menilai kalimat yang diunggah melalui status WhatsApp itu merendahkan martabat seorang kepala negara.
“Sangat disayangkan statemen VS ini, karena tanpa dasar yang jelas. Hal seperti ini harus diambil langkah hukum karena telah merendahkan martabat seorang kepala negara,” ujar Masyuradi, Jumat siang.
Sementara itu, Ketua PAC Partai Gerindra Kecamatan Medang Kampai, Catur Angga, juga memberikan tanggapan keras terhadap unggahan tersebut.
“VS yang bodoh, hanya bisa berkomentar tanpa melihat apa yang sudah diselesaikan oleh Bapak Presiden,” tulis Catur Angga dalam tanggapannya. Ia turut menyertakan tagar yang mengaitkan VS dengan pihak yang kecewa terhadap hasil Pilpres 2024.
Ketua PAC Partai Gerindra Kecamatan Bukit Kapur juga menyampaikan bahwa kritik merupakan bagian dari demokrasi, tetapi harus tetap memperhatikan etika.
“Kritik boleh, etika jangan ditinggalkan. Saya sebagai kader Partai Gerindra menyayangkan unggahan yang menyampaikan pernyataan yang merendahkan Presiden RI. Dalam negara demokrasi, kritik itu wajar, tapi sebaiknya disampaikan dengan data, argumen, dan etika,” ungkapnya.
Ia mengajak masyarakat menjaga ruang publik agar tetap sehat, saling menghormati, dan fokus pada solusi demi kepentingan masyarakat.
“Mari kita jaga ruang publik agar tetap sehat, saling menghormati, dan fokus pada solusi untuk kepentingan masyarakat. Salam Indonesia Raya,” tambahnya.
Kecaman serupa disampaikan Ketua Pimpinan Cabang Gerakan Kristiani Indonesia Raya (GEKIRA) Kota Dumai, Monang Maradongan Simanungkalit, S.Sos. Ia menilai pernyataan di media sosial tersebut berpotensi memicu polemik dan mengingatkan pentingnya menjaga kesejukan dalam kehidupan bermasyarakat.
“Pernyataan-pernyataan yang disampaikan lewat media sosial seperti ini tidak perlu ditiru, karena bisa dikategorikan sebagai pernyataan provokatif. Apalagi yang menyampaikan adalah suami seorang oknum pendeta yang tinggal di lingkungan gereja, yang seharusnya membuat pernyataan dengan kesejukan,” ujarnya.
Monang juga menegaskan bahwa kritik terhadap pemimpin negara sebaiknya disampaikan secara tepat, dengan menjelaskan persoalan yang dikritik dan menggunakan jalur yang sesuai.
“Sikap dan kata-kata ‘bodoh’ bukan keluar dari orang yang beretika. Kalau pun ada kritikan, silakan sampaikan dengan tepat, apa yang dikritik dan sampaikan melalui jalurnya, bukan menyampaikan di media sosial yang seakan-akan menebar kebencian kepada pimpinan partai dan pimpinan negara,” tegasnya.
VS Beri Klarifikasi, Siap Duduk Bersama GEKIRA
Menanggapi kecaman tersebut, VS memberikan klarifikasi ketika dikonfirmasi. Ia meminta agar statusnya sebagai suami seorang pendeta tidak dikaitkan dengan persoalan unggahan yang menjadi polemik.
“Mohon maaf, Pak. Status kita sebagai suami pendeta tidak bisa dibawa-bawa dalam hal ini,” ujar VS.
VS juga menyampaikan bahwa dirinya mengenal Ketua Umum GEKIRA, Bapatua Nikson Silalahi. Ia bahkan menyatakan kesiapannya untuk berdiskusi dan duduk bersama pihak GEKIRA guna membahas persoalan tersebut.
“Ketum GEKIRA Bapatua Nikson Silalahi saya kenal. Dan saya siap berdiskusi akan hal itu. Saya siap kita duduk bersama membahas hal itu bersama GEKIRA,” ungkapnya.
Pernyataan VS tersebut menjadi bagian dari perkembangan polemik yang mendapat perhatian sejumlah pengurus Gerindra di Kota Dumai. Di satu sisi, para kader menyampaikan keberatan terhadap kalimat yang dinilai merendahkan Presiden Prabowo. Di sisi lain, VS menyatakan kesediaannya untuk berdiskusi dengan pihak GEKIRA.(Rif)
