PEKANBARU – Pemerintah Provinsi Riau membuka peluang penambahan anggaran Belanja Tidak Terduga (BTT) dalam APBD 2026 menyusul evaluasi dari Kementerian Dalam Negeri serta kesepakatan bersama DPRD Riau. Penambahan tersebut dilakukan untuk memperkuat kesiapsiagaan daerah dalam menghadapi potensi bencana.
Sekretaris Daerah Provinsi Riau, Syahrial Abdi, mengatakan bahwa sebelumnya alokasi BTT dalam APBD 2026 hanya sebesar Rp 20 miliar. Namun, setelah dilakukan evaluasi, Pemprov Riau diminta menyiapkan anggaran BTT yang lebih memadai.
“Kemarin ada kesepakatan bersama DPRD dan juga arahan dari Menteri Dalam Negeri agar kita mempersiapkan BTT. Kita sudah dievaluasi dan diminta untuk menambahkan BTT,” kata Syahrial Abdi saat ditemui Goriau di Gedung Daerah Balai Pauh Janggi, Kamis (18/12/2025).
Syahrial menyebutkan, evaluasi lanjutan terhadap APBD Riau dijadwalkan berlangsung pada awal pekan depan. Hasil evaluasi tersebut akan menjadi dasar penetapan besaran tambahan anggaran BTT.
“Evaluasinya kemungkinan hari Senin. Setelah itu baru kita tambahkan,” ujarnya.
Ia menegaskan, BTT harus disiapkan secara cepat dan dialokasikan dalam jumlah yang cukup, mengingat potensi bencana yang dapat terjadi sewaktu-waktu.
“BTT harus cepat disiapkan, harus dialokasikan cukup, karena situasi bencana dan segala macam,” kata Syahrial.
Menurut perkiraan Pemprov Riau, alokasi BTT dalam APBD 2026 berpotensi kembali ke kisaran Rp 50 miliar. Namun, ia memastikan bahwa perubahan tersebut hanya berlaku untuk APBD 2026, sementara APBD Perubahan 2025 dinilai masih mencukupi.
“Kalau 2025 sudah tercukupi. Bahkan kemarin sumber pendanaan bantuan bencana ke Aceh juga bersumber dari BTT,” ujarnya.
Sebelumnya, minimnya alokasi dana tanggap darurat dalam APBD 2026 menuai sorotan dari DPRD Riau. Anggota Komisi IV DPRD Riau, Khairul Umam, mengingatkan pemerintah daerah agar tidak lengah terhadap risiko bencana, menyusul maraknya banjir dan longsor di sejumlah provinsi di Sumatera.
“Kita dari anggota dewan berharap ada perhatian serius dari pemerintah terhadap kesiapsiagaan bencana. Dana tanggap darurat kalau bisa dipersiapkan lebih besar dari sekarang,” kata Khairul Umam, Kamis (18/12/2025).
Ia mengakui kondisi keuangan daerah tengah mengalami tekanan. Namun, menurutnya, cuaca ekstrem dengan intensitas hujan tinggi harus menjadi perhatian khusus pemerintah daerah.
“Memang ada efisiensi, tapi dengan kondisi alam seperti sekarang ini, jangan sampai Riau mengalami kejadian seperti di Sumatera Barat atau Sumatera Utara sementara kita tidak siap,” ujarnya.
Sorotan serupa juga disampaikan Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA) Riau. FITRA menilai alokasi anggaran penanggulangan bencana di Riau belum mencerminkan urgensi kondisi lapangan.
Dalam keterangannya, FITRA mencatat BTT yang semula sebesar Rp 50 miliar dalam APBD 2025 dipangkas menjadi Rp 23,1 miliar pada APBD Perubahan 2025, dan kembali turun menjadi Rp 20 miliar dalam APBD 2026.
“Penurunan ini bertentangan dengan kondisi Riau yang setiap tahun berhadapan dengan banjir, kebakaran hutan dan lahan, serta berbagai potensi bencana lainnya,” tulis FITRA.
FITRA juga menyoroti minimnya anggaran penanggulangan bencana pada BPBD, Dinas Sosial, dan Dinas Kesehatan yang secara keseluruhan hanya sekitar Rp 6,25 miliar, atau 0,31 persen dari total belanja daerah sebesar Rp 9,4 triliun. ***
