DUMAI – Harga tandan buah segar (TBS) kelapa sawit di sejumlah daerah di Riau disebut mulai mengalami penurunan pasca pernyataan Presiden RI Prabowo Subianto terkait rencana penerapan sistem ekspor sawit satu pintu melalui BUMN. Kondisi tersebut memunculkan berbagai kekhawatiran di tengah masyarakat, khususnya para petani sawit.
Menanggapi hal itu, Ketua Fraksi Gerindra DPRD Kota Dumai, Junjung Mangatas Simorangkir, meminta masyarakat dan petani agar tidak terburu-buru menyimpulkan kebijakan tersebut sebagai ancaman bagi sektor sawit rakyat.
Menurut Junjung, langkah yang diambil pemerintah pusat justru bertujuan memperkuat tata kelola industri sawit nasional agar lebih transparan, sehat, dan berpihak kepada petani.
“Kebijakan Presiden ini murni demi menutup kebocoran yang selama ini diduga dimanfaatkan oleh tangan-tangan oknum yang tidak bertanggung jawab. Dengan tata kelola yang lebih baik, kesejahteraan petani justru diharapkan semakin meningkat,” ujar Junjung.
Ia menegaskan, Fraksi Gerindra DPRD Kota Dumai berkomitmen untuk terus mengawal berbagai kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan sektor perkebunan sawit agar implementasinya tidak merugikan masyarakat kecil, khususnya petani.
Hal tersebut juga dituangkan dalam poster kampanye bertajuk “Kawal Kebijakan, Demi Kelancaran. Petani Sawit Tidak Sendiri!” yang menyoroti pentingnya keberpihakan terhadap petani sawit di tengah dinamika industri dan fluktuasi harga TBS.
Junjung menilai penguatan pengawasan dan pembenahan tata niaga sawit sangat penting agar keuntungan industri sawit benar-benar dirasakan oleh petani sebagai ujung tombak produksi.
“Suara petani adalah tanggung jawab bersama. Kami akan terus mengawal agar kebijakan yang dibuat pemerintah berjalan tepat sasaran dan tidak dimanfaatkan oleh pihak-pihak tertentu,” katanya.
Selain itu, ia juga mendorong adanya pengawasan ketat terhadap praktik usaha dan tata niaga sawit yang dinilai dapat merugikan petani, termasuk potensi permainan harga di tingkat pabrik maupun tengkulak.
Menurutnya, sektor sawit selama ini menjadi salah satu penopang utama ekonomi masyarakat di Provinsi Riau, termasuk Kota Dumai. Karena itu, stabilitas harga dan keberlanjutan usaha petani harus menjadi perhatian bersama.
“Petani sawit tidak sendiri. Negara harus hadir untuk memastikan petani tetap kuat, sejahtera, dan mendapatkan keadilan,” tutupnya.
Redaksi
