Sorotlensa.com, DUMAI -;Ketua Umum Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Pusat, Hendri Ch Bangun, baru-baru ini mengadakan pertemuan dengan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait, serta Menteri Komunikasi dan Digital (Komdigi), Meutya Hafidz, untuk membahas program penyediaan 1000 unit rumah subsidi bagi wartawan. Pertemuan ini berlangsung di Kantor Kementerian PKP, Wisma Mandiri, Jakarta, pada Selasa, 8 April 2025.
Hendri Ch Bangun memberikan apresiasi tinggi terhadap program ini, mengingat banyak wartawan yang belum memiliki rumah. Ia menyebutkan bahwa lebih dari 50 persen dari sekitar 100 ribu wartawan di Indonesia belum memiliki tempat tinggal sendiri.
“Saya kira, lebih dari 50 persen wartawan belum punya rumah sendiri,” ujar Ketua Umum PWI Pusat Hendry Ch Bangun saat pertemuan dengan Menteri Maruarar Sirait dan Menteri Meutya Hafidz sekaligus penandatanganan nota kesepahaman antara Kementerian PKP, Komdigi dan BPS tentang program ini, Selasa (08/04/25).
Program rumah subsidi ini ditujukan bagi wartawan yang berpenghasilan di bawah Rp8 juta, atau Rp13 juta bagi yang sudah menikah, khususnya di wilayah Jabodetabek.
Keunggulan dari program ini mencakup pembebasan PPN, BPTB, dan PGB, dengan uang muka hanya 1 persen. Harga maksimal rumah ditetapkan sebesar Rp185 juta untuk Jabodetabek dan Rp165 juta di luar wilayah tersebut. Skema cicilan yang ditawarkan adalah hingga 20 tahun dengan bunga tetap 5 persen, dan angsuran bulanan berkisar antara Rp950 ribu hingga Rp1,2 juta.
Menteri Maruarar Sirait menekankan pentingnya wartawan untuk tetap menjaga integritas dan profesionalisme, menegaskan bahwa program ini tidak dimaksudkan untuk membungkam kritik.
“Program ini bukan untuk membungkam kritik. Wartawan tetap harus memberitakan kebenaran dan menjalankan fungsi kontrol sosial,” tegasnya.
Sementara itu, Menteri Meutya Hafidz berharap kuota rumah subsidi untuk wartawan dapat ditambah, mengingat kebutuhan yang lebih besar.
“Kebutuhan rumah untuk wartawan jelas lebih dari 1.000 unit,” ujarnya.
Dalam diskusi tersebut, Maruarar menargetkan agar 100 rumah pertama dapat diserahkan pada 6 Mei mendatang, dengan penekanan pada pentingnya kerja cepat dari semua pihak terkait.
”Pesan Presiden Prabowo jelas: kerja cepat. Jadi BTN, Tapera, Komdigi, dan BPS harus gerak cepat,” katanya.
BPS akan memastikan penerima rumah subsidi terdata dengan jelas, dan wartawan yang berhak menerima bantuan harus memiliki sertifikat kompetensi. Direktur Jenderal Komunikasi Publik dan Media, Fifi Alyeda Yahya, juga menyatakan akan bekerja sama dengan Dewan Pers untuk menyiapkan data wartawan yang memenuhi syarat.
