PEKANBARU – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau mengakui bahwa kebijakan pemangkasan dana transfer pusat berdampak signifikan terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Kondisi ini mendorong pemerintah daerah melakukan efisiensi belanja dengan tetap memastikan program prioritas berjalan.
Sekretaris Daerah Provinsi Riau, Syahrial Abdi, mengatakan daerah cukup bergantung pada dana transfer pusat.
“Pasti terpengaruh karena kita termasuk daerah yang bergantung pada dana transfer. Jadi ada rasio belanja yang harus kita kurangi dan sesuaikan. Ruang untuk penyesuaian itu ada di APBD-P,” ujarnya usai menghadiri rapat paripurna DPRD Riau, Kota Pekanbaru, pada Kamis (4/9/2025).
Menurut Syahrial, pemerintah daerah sedang menata kembali pos belanja dengan prinsip penghematan. Program prioritas seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur tetap menjadi fokus meskipun ruang fiskal semakin terbatas.
“Belanja wajib dan dasar tetap kita penuhi. Bahkan pemeliharaan infrastruktur pun, meskipun kena pemangkasan, tetap harus dilakukan agar fungsinya berjalan dengan baik,” jelasnya.
Ia menambahkan, langkah efisiensi ini sejalan dengan kebijakan pemerintah pusat yang juga mengurangi anggaran pemeliharaan. Namun, Gubernur Riau berkomitmen agar layanan publik tidak terganggu.
Dalam kesempatan itu, Syahrial juga menyinggung evaluasi kinerja legislatif dan eksekutif pada masa sidang sebelumnya. Sejumlah Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) masih menjadi pekerjaan rumah, termasuk beberapa yang merupakan luncuran dari tahun sebelumnya.
“Mudah-mudahan dengan sisa waktu, produk hukum yang harus menjadi legislasi daerah bisa kita selesaikan dengan baik,” ucapnya.
Sementara itu, terkait Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Syahrial menyebut dokumen tersebut baru saja diselesaikan dan akan menjadi acuan penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).
Syahrial menegaskan, meskipun ruang fiskal semakin sempit akibat pemangkasan anggaran, Pemprov Riau tetap berkomitmen menjaga program prioritas yang menyentuh langsung kehidupan masyarakat.**
sumber: InfoPublik
