DUMAI – Suasana rapat Dengar Pendapat (RDP) yang digelar di gedung paripurna DPRD Kota Dumai pada selasa memanas ketika Wakil Ketua DPRD Dumai, Achie, melontarkan pernyataan tegas yang mengarah pada pengusiran perwakilan PT Pertamina Hulu Rokan (PHR) dari ruang sidang. Kalimat itu keluar dihadapan ratusan masyarakat yang tergabung dalam Forum Perjuangan Masyarakat Jalan Sudirman.
Ketegangan juga mencuat saat rapat membahas status dan batasan tanah di Kota Dumai yang selama ini diklaim sebagai milik PHR.
“Mana batasan PHR, dan jangan kalian bilang bahwa itu tanah PHR. Ini tidak bisa hanya dibicarakan di sini,” tegas Achie di hadapan forum, Selasa (19/8), di ruang paripurna DPRD Dumai.
Achie juga usir perwakilan PHR, apabila tidak mampu memberikan solusi terkait persoalan ini.
“Kalau PHR tidak bisa menjawab pertanyaan masyarakat, silahkan keluar dari ruangan ini,” pungkas Achie geram.
Achie menekankan bahwa permasalahan lahan tersebut tidak bisa hanya diselesaikan di tingkat kota. Ia mendesak agar segera dilakukan konsultasi publik dan hearing lanjutan bersama DPRD Provinsi hingga pemerintah pusat, guna menemukan kepastian hukum yang berpihak pada masyarakat.
Tak hanya itu, Achie juga menyoroti peran Badan Pertanahan Nasional (BPN) yang dianggap tidak mampu memberi penjelasan tuntas terkait status lahan. Dengan nada keras, ia menegaskan. “Dari BPN juga, harusnya kalau masyarakat kami minta penjelasan terangkan dan layani dengan baik,” ucap Achie.
Polemik tanah di Dumai, khususnya di sepanjang Jalan Sudirman, telah lama menjadi sorotan publik. Warga menilai ketidakjelasan status lahan yang diklaim PHR menghambat berbagai urusan, mulai dari administrasi kepemilikan hingga akses pembangunan. Desakan agar pemerintah daerah, DPRD, hingga pemerintah pusat turun tangan semakin menguat demi memberikan kepastian hukum yang jelas.
Penulis : Faisal Arif
