Pemprov Riau Desak Pengetatan Pengawasan Distribusi BBM Bersubsidi

PEKANBARU – Pemerintah Provinsi Riau mendesak PT Pertamina Patra Niaga untuk memperketat pengawasan distribusi bahan bakar minyak atau BBM bersubsidi di lapangan. Langkah ini diambil menyusul maraknya laporan masyarakat mengenai antrean panjang di sejumlah stasiun pengisian bahan bakar umum serta indikasi penyaluran yang tidak tepat sasaran.

Persoalan tersebut menjadi bahasan utama dalam pertemuan antara Pemerintah Provinsi Riau, Pertamina Patra Niaga, dan Hiswana Migas di Kantor Gubernur Riau, Pekanbaru, Senin (4/5/2026). Pelaksana Tugas Gubernur Riau SF Hariyanto menyatakan bahwa pemerintah daerah menaruh perhatian serius pada dinamika distribusi energi yang berdampak langsung pada produktivitas warga.

SF Hariyanto menegaskan, pengawasan yang lebih ketat merupakan solusi jangka pendek yang mendesak untuk meminimalkan potensi penyalahgunaan BBM bersubsidi. Menurut dia, sinergi antara regulator dan operator di lapangan menjadi kunci agar pasokan energi tetap stabil tanpa menimbulkan gejolak sosial akibat kelangkaan semu.

“Kami menerima banyak laporan dari warga terkait sulitnya mendapatkan akses BBM yang merata. Harus ada langkah konkret agar subsidi ini benar-benar dinikmati oleh pihak yang berhak, bukan justru salah sasaran,” ujar SF Hariyanto.

Ia juga meminta Hiswana Migas dan Pertamina untuk memastikan tidak ada kendala teknis yang menghambat aliran stok dari depo ke SPBU. Koordinasi berkala diharapkan mampu memetakan wilayah-wilayah yang memiliki tingkat kerawanan antrean paling tinggi di Bumi Lancang Kuning.

Menanggapi hal tersebut, Sales Area Manager Retail Riau Pertamina Patra Niaga Wilson Eddi Wijaya memastikan bahwa ketahanan stok BBM untuk wilayah Riau saat ini berada pada posisi aman. Pertamina berkomitmen untuk terus menjaga kelancaran suplai sesuai dengan kuota yang telah ditetapkan.

Wilson menjelaskan, pemantauan secara rutin terus dilakukan guna mengantisipasi kendala distribusi di tingkat retail. Pihaknya juga membuka ruang koordinasi yang lebih luas dengan pemerintah daerah untuk mengoptimalkan sistem penyaluran agar lebih tepat sasaran sesuai regulasi yang berlaku.

“Stok tersedia dan distribusi kami upayakan tetap lancar. Kami terus melakukan evaluasi di lapangan untuk memastikan pelayanan kepada masyarakat tidak terganggu,” kata Wilson Eddi Wijaya. **

 

sumber: RIAUIN.COM