PEKANBARU – Plt Gubernur Riau, SF Hariyanto, memberikan instruksi tegas kepada seluruh perusahaan di Bumi Lancang Kuning agar patuh terhadap regulasi ketenagakerjaan. Ia juga mengimbau kaum buruh untuk memusatkan penyampaian aspirasi peringatan Hari Buruh Internasional atau May Day secara damai di kawasan Purna MTQ, Jalan Jenderal Sudirman, Kota Pekanbaru.
Instruksi tersebut menyoroti kewajiban perusahaan dalam membayarkan Tunjangan Hari Raya (THR) serta memberikan upah yang sesuai dengan standar Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK). Guna memastikan kepatuhan ini, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Riau diwajibkan membuka posko pengaduan untuk aktif merespons setiap keluhan para pekerja.
Sebagai bentuk dukungan pemerintah daerah, kawasan Purna MTQ sengaja difasilitasi sebagai lokasi utama berkumpul agar gelombang massa tidak terkonsentrasi di jalan raya. Kebijakan ini diambil untuk mencegah gangguan ketertiban umum sekaligus memastikan keluhan kaum buruh dapat terserap secara optimal.
“Pemprov Riau sudah memfasilitasi kegiatan aspirasi pekerja. Kita ajak seluruh pekerja untuk membersamai kegiatan itu, agar aspirasinya lebih terkoordinir. Dengan begitu, pemerintah bisa menyerap aspirasi dengan benar dan tepat sasaran,” ujar Plt Gubernur Riau, SF Hariyanto, Sabtu (2/5/2026).
Momentum perayaan tahun ini didorong untuk menjadi jembatan yang memperkuat dialog tripartit antara pemerintah, pengusaha, dan pekerja. Komunikasi dua arah yang sehat dinilai krusial dalam mengurai berbagai persoalan ketenagakerjaan.
“May Day bukan hanya seremonial tahunan. Ini adalah saat yang tepat bagi kita semua untuk duduk bersama, mencari solusi konkret terkait isu upah, jaminan sosial, hingga perluasan lapangan kerja. Kita harus memastikan bahwa dalam ekosistem industri, tidak ada satu pihak pun yang merasa dirugikan,” tegasnya.
Sejalan dengan instruksi tersebut, Kepala Disnakertrans Riau, Roni Rakhmat, memastikan puncak peringatan diselenggarakan, Minggu (3/5/2026). Puluhan serikat buruh telah sepakat untuk meniadakan aksi turun ke jalan dan menggantinya dengan agenda produktif seperti senam massal, bakti sosial, serta layanan pemeriksaan kesehatan gratis.
Seluruh tuntutan yang dibawa oleh para pekerja selama acara akan dihimpun menjadi dokumen resmi. Berkas aspirasi tersebut selanjutnya diteruskan langsung kepada pihak terkait, termasuk DPR RI, agar suara buruh Riau mendapat perhatian khusus dalam perumusan kebijakan tingkat nasional. ***
