PEKANBARU – Setelah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan Gubernur Riau Abdul Wahid sebagai tersangka, kendali pemerintahan sementara diambil alih oleh Sekretaris Daerah Provinsi Riau SF Hariyanto yang kini menjabat sebagai Pelaksana Tugas Gubernur.
Situasi politik yang berubah cepat sempat menimbulkan spekulasi publik mengenai kelanjutan proses seleksi jabatan pimpinan tinggi pratama atau eselon II di lingkungan Pemerintah Provinsi Riau. Namun, Pemprov memastikan kegiatan tersebut tetap berjalan tanpa perubahan jadwal maupun pembatalan tahapan.
“Seluruh agenda seleksi tetap kami laksanakan sesuai rencana. Ini bukan sekadar proses administrasi, tapi bagian dari upaya menjaga kesinambungan pelayanan publik,” kata Sekdaprov Riau Syahrial Abdi pada Minggu (9/11/2025).
Saat ini seleksi terbuka untuk 20 posisi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama sudah masuk tahap pengumuman hasil uji kompetensi manajerial serta sosial kultural. Setelah itu peserta akan mengikuti tes bidang yang mencakup penulisan makalah, presentasi, dan wawancara.
Kegiatan penulisan makalah dijadwalkan berlangsung pada 10–11 November 2025 di UPT Penilaian Kompetensi Badan Kepegawaian Daerah Riau di Pekanbaru.
Menurut Syahrial, pejabat yang terpilih nantinya harus memiliki kapasitas manajerial dan kepemimpinan kuat agar mampu mempercepat pelaksanaan program strategis daerah maupun nasional.
“Para kepala OPD yang baru diharapkan dapat mengoptimalkan anggaran serta mempercepat realisasi 17 program prioritas nasional di Riau,” ujarnya.
Ia juga menegaskan, Pemprov Riau akan terus menjaga stabilitas birokrasi agar pelayanan masyarakat tidak terhambat. “Meski ada dinamika di level pimpinan, seluruh agenda pemerintahan dan reformasi ASN tetap berjalan normal,” tutupnya.
Sumber: Tribunpekanbaru
